CIAMIS, PMIICIAMIS.OR.ID – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Ciamis bergerak progresif menyuarakan kegelisahan publik terkait mandeknya kaderisasi dan edukasi politik di Tatar Galuh. PMII secara tegas mendesak partai politik (parpol) untuk merombak total pola pendidikan politik agar tidak lagi sekadar menjadi agenda seremonial lima tahunan.
Aspirasi dan kritik tajam ini dikupas tuntas oleh puluhan kader PMII dalam audiensi resmi bersama jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis di Ruang Tumenggung Wiradikusumah, Gedung DPRD Ciamis, Jumat (22/5/2026).
Jalannya diskusi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana, didampingi Wakil Ketua Pipin Arif Apilin, Drs. H. Komar Hermawan, Ketua Komisi A Yoyo, serta perwakilan fraksi-fraksi parpol. Sementara dari pihak mahasiswa, Ketua PC PMII Ciamis, Sahabat Husni Mubarok, memimpin langsung jalannya diplomasi tersebut.
Gugat Reduksi Demokrasi Elektoral
Dalam argumennya, Ketua PC PMII Ciamis, Husni Mubarok, menegaskan bahwa merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2008 junto UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, parpol mengemban kewajiban hukum yang mengikat untuk mencerdaskan warga negara. PMII menilai, ada penyempitan makna demokrasi yang fatal jika masyarakat hanya disentuh saat musim kampanye di bilik suara.
“Demokrasi tidak boleh direduksi sebatas rutinitas elektoral lima tahunan. Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan politik yang substantif, kritis, dan berkelanjutan, bukan hanya hadir sebagai objek pendulang suara menjelang pemilu,” tegas Husni.
Soroti Dana Banpol Rp3,1 Miliar, PMII Tuntut Transparansi Anggaran
Tidak hanya mengkritisi muatan materi, PC PMII Ciamis juga membongkar dan menyoroti alokasi dana bantuan keuangan (banpol) untuk 10 parpol di Ciamis yang menyentuh angka fantastis, yakni Rp3,1 miliar per tahun. Sesuai regulasi yang berlaku, parpol diwajibkan mengalokasikan porsi mayoritas sebesar 60 persen dari dana tersebut khusus untuk pendidikan politik.
Husni membeberkan perhitungan bahwa setiap suara sah dihargai senilai Rp4.400 dari uang rakyat. Atas dasar pemanfaatan uang negara tersebut, PMII menggugat efektivitas penyerapan dana di lapangan yang selama ini dinilai minim dampak di akar rumput.
“Sumber dana ini berasal dari keringat rakyat melalui keuangan negara. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban mutlak bagi parpol untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang nyata kepada publik mengenai penggunaannya,” cetus Husni secara blak-blakan.
6 Poin Tuntutan Nyata PMII untuk Demokrasi Ciamis
Demi membenahi ekosistem demokrasi lokal yang lebih sehat, PC PMII Ciamis menyodorkan enam poin tuntutan utama di hadapan wakil rakyat:
- Transparansi Total: Mendesak keterbukaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana bantuan politik (banpol).
- Keberlanjutan Program: Mengoptimalkan program pendidikan politik secara kontinu, bukan musiman.
- Perluasan Sasaran: Memperluas jangkauan edukasi hingga menyentuh pemilih pemula dan masyarakat akar rumput.
- Ruang Dialektika: Membentuk forum dialog politik daerah yang melibatkan mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah kabupaten.
- Kurikulum Substantif: Merumuskan model pendidikan politik yang mencerahkan dan berbasis nilai substantif.
- Evaluasi Total: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program edukasi internal di setiap parpol yang ada di Ciamis.
Respons DPRD dan Komitmen Gerakan PMII
Mendengar rentetan poin kritis dari kader biru-kuning, Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, menyambut baik langkah PMII. Ia menilai kontrol kritis dari kelompok mahasiswa merupakan "vitamin" yang sangat dibutuhkan untuk menjaga atmosfer politik daerah tetap sehat. Meski memberi catatan bahwa edukasi politik juga memerlukan gotong royong elemen lain seperti kampus dan pemkab, Nanang menjamin aspirasi PMII akan menjadi catatan evaluasi penting bagi seluruh fraksi di DPRD Ciamis.
Di akhir forum, PC PMII Ciamis kembali menegaskan khitah gerakannya. Sahabat Husni menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan untuk mencari panggung oposisi, melainkan wujud tanggung jawab moral PMII sebagai penyambung lidah masyarakat.
“Kami hadir di gedung ini sebagai mitra kritis demokrasi. Tugas kami adalah memastikan amanat undang-undang benar-benar dijalankan di Ciamis, dan hak rakyat atas pendidikan politik yang berkualitas tidak dikorupsi oleh kepentingan kelompok semata,” pungkas Husni menutup audiensi.
(Pewarta: Media PC PMII Ciamis)
Posting Komentar