Opini / Pergerakan

"Di Negeri yang Janji Lebih Murah dari Bensin"

Oleh: Husni Mubarok Ketua PC PMII Ciamis

Pemerintahan selalu meminta rakyat untuk bersabar. Ketika harga naik, rakyat diminta memahami situasi global. Ketika lapangan kerja sulit didapat, rakyat diminta menunggu investasi masuk. Ketika korupsi kembali terbongkar, rakyat diminta percaya bahwa hukum sedang berjalan. Namun ada satu pertanyaan yang terus menggantung dan tak pernah dijawab: sampai kapan kesabaran rakyat harus menjadi tameng bagi ketidakmampuan negara?

Indonesia hari ini bukan sekadar sedang menghadapi krisis. Indonesia sedang memasuki fase di mana janji-janji politik berbenturan keras dengan kenyataan yang dirasakan jutaan orang di warung, di pasar, di antrian lowongan kerja, dan di meja makan yang semakin sepi lauk. Krisis ini tidak lahir tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari lemahnya tata kelola, melemahnya komitmen reformasi, dan semakin tipisnya jarak antara kekuasaan dengan kepentingan rakyat.

---

Rupiah Melemah: Alarm yang Diabaikan

Pemerintah boleh terus mengulang narasi bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat. Tapi pasar tidak berbohong. Ketika nilai rupiah tertekan mendekati titik terendah dalam sejarahnya, itu bukan sekadar fluktuasi teknis — itu adalah sinyal ketidakpercayaan yang dalam terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

Melemahnya rupiah bukan sekadar angka di layar bank sentral. Di baliknya terdapat harga beras yang naik, biaya produksi yang membengkak, cicilan utang luar negeri yang semakin berat, dan daya beli rakyat yang terus tergerus. Sementara itu, respons pemerintah lebih sibuk membangun narasi optimisme daripada memberikan penjelasan yang jujur kepada publik.

Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang pandai bercerita. Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu mengendalikan keadaan. Dan hari ini, banyak rakyat yang mulai meragukan apakah itu masih mungkin.

Korupsi: Dari Janji Besar Menjadi Ironi Sistemik

Salah satu janji yang paling sering diulang adalah pemberantasan korupsi. Tapi kenyataan berkata lain. Korupsi tidak hanya terus berlangsung — ia bahkan menyusup ke dalam program-program yang diklaim sebagai kebanggaan pemerintah. Program rakyat dijadikan ladang rente. Anggaran publik bocor sebelum sampai ke tangan yang berhak.

Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya pelakunya, tetapi sistem yang membiarkan ini terjadi berulang kali tanpa pertanggungjawaban yang tuntas. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibuktikan melalui pidato dan konferensi pers. Ia hanya bisa dibuktikan oleh satu hal: keberanian menindak siapa pun, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.

Ketika komitmen antikorupsi berhenti sebagai retorika, publik berhak menyimpulkan bahwa agenda itu tidak pernah sungguh-sungguh dijalankan.

19 Juta Lapangan Kerja: Janji atau Fiksi Politik?

Janji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan adalah salah satu klaim paling ambisius yang pernah dilontarkan kepada rakyat Indonesia. Tapi di mana realisasinya? Di berbagai daerah, angka pengangguran masih tinggi. Lulusan perguruan tinggi berjubel di antrian wawancara kerja yang tak berujung. Gelombang PHK masih terus terjadi.

Tidak ada peta jalan yang jelas. Tidak ada laporan publik yang transparan. Tidak ada akuntabilitas atas janji tersebut.

Rakyat tidak butuh janji baru yang lebih besar. Rakyat butuh jawaban atas janji lama yang belum ditepati: berapa pekerjaan yang sudah tercipta? Di sektor mana? Dan siapa yang benar-benar merasakannya? Jika pertanyaan-pertanyaan dasar ini tidak bisa dijawab, maka angka 19 juta tidak lebih dari senjata politik yang dipakai di musim kampanye, lalu dilupakan setelahnya.

Kenaikan BBM: Rakyat Selalu Jadi Pihak yang Paling Menanggung

Kenaikan harga BBM bukan sekadar urusan SPBU. Ia adalah kebijakan yang efeknya menjalar ke seluruh sendi kehidupan: ongkos transportasi, harga sembako, biaya produksi, dan pada akhirnya — beban hidup yang semakin tidak tertanggungkan bagi kelompok paling rentan.

Pemerintah kerap berlindung di balik alasan kondisi global. Dan alasan itu tidak seluruhnya salah. Namun yang menjadi persoalan adalah: mengapa rakyat selalu menjadi penyerap terakhir dari setiap kegagalan mitigasi kebijakan? Negara hadir bukan hanya saat keadaan baik. Negara hadir justru untuk melindungi rakyat ketika badai datang. Dan hari ini, banyak rakyat yang merasa menghadapi badai itu sendirian.

UU POLRI dan Ancaman terhadap Ruang Demokrasi

Di tengah tekanan ekonomi, muncul ancaman lain yang tak kalah serius: penyempitan ruang demokrasi. Perluasan kewenangan aparat keamanan melalui berbagai regulasi baru menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa diabaikan — ke mana arah demokrasi Indonesia sedang menuju?

Sejarah bangsa ini telah membuktikan, ketika kekuasaan terkonsentrasi tanpa pengawasan yang kuat, penyalahgunaan wewenang hanya soal waktu. Demokrasi bukan hanya ritual pemilu lima tahunan. Ia adalah sistem di mana rakyat memiliki kendali atas negara, bukan sebaliknya.

Ketika ruang kritik menyempit, ketika kebebasan berorganisasi mulai terasa mengancam, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah mereka yang paling vokal: mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil. Karena itu, setiap regulasi yang memperluas kekuatan aparat harus diawasi dengan kecurigaan yang sehat dan perlawanan yang terorganisir.

Mahasiswa: Bukan Penonton, Bukan Sekadar Komentator

Dalam situasi seperti ini, ada godaan besar untuk berhenti di level komentar — menulis status, membuat twit, lalu merasa sudah berkontribusi. Tapi aktivisme seremonial tidak mengubah apa pun. Kritik tanpa kerja intelektual yang kuat hanya menjadi kebisingan.

Mahasiswa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kekuatan lain: legitimasi moral dan jarak yang cukup dari kepentingan pragmatis kekuasaan. Posisi itu adalah aset strategis yang harus digunakan, bukan disia-siakan.

Mahasiswa hari ini dituntut untuk kembali ke akar: mengkaji, mendokumentasikan, mengadvokasi, mengorganisir, dan bila perlu — bergerak. Bukan karena romantisme gerakan 98, tetapi karena situasi hari ini benar-benar membutuhkan suara yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diintimidasi.

☛ LIMA SIKAP DAN TUNTUTAN PMII CIAMIS

Pertama

Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas Ekonomi

PMII Ciamis menuntut pemerintah untuk menyampaikan laporan yang jujur, terukur, dan dapat diverifikasi publik atas kondisi pelemahan rupiah, kebijakan kenaikan BBM, dan dampak nyatanya terhadap masyarakat kelas bawah. Narasi optimisme tanpa data bukan kebijakan — itu propaganda.

Kedua

Mendesak Pemulihan Integritas Pemberantasan Korupsi

PMII Ciamis mendesak aparat penegak hukum dan lembaga antikorupsi untuk bertindak tegas, independen, dan tanpa tebang pilih dalam menangani dugaan korupsi di seluruh lini pemerintahan — termasuk dalam program-program prioritas nasional. Korupsi yang dibiarkan adalah kejahatan yang direstui.

Ketiga

Meminta Pertanggungjawaban atas Janji Lapangan Kerja

PMII Ciamis meminta pemerintah mempublikasikan laporan realisasi penciptaan lapangan kerja secara berkala, terbuka, dan dapat diaudit publik. Janji politik yang tidak dipertanggungjawabkan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang memberikan kepercayaannya.

Keempat

Menolak Segala Bentuk Perluasan Kewenangan yang Mengancam Demokrasi

PMII Ciamis menolak tegas setiap regulasi, kebijakan, atau praktik yang mempersempit ruang kebebasan sipil, membungkam kritik, atau memperluas kekuasaan aparat melampaui batas konstitusional. Supremasi sipil bukan pilihan — ia adalah fondasi negara demokratis.

Kelima

Menyerukan Konsolidasi Gerakan Mahasiswa yang Bermartabat

PMII Ciamis menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk membangun gerakan yang terorganisir, berbasis data dan kajian, serta berorientasi pada kepentingan rakyat — bukan kepentingan kelompok. Diam di hadapan ketidakadilan bukan kebijaksanaan. Itu adalah kekalahan.

"Ketika kekuasaan mulai lupa kepada siapa ia berutang mandat, maka suara mahasiswa bukan hanya hak — ia adalah kewajiban sejarah."

© 2026 PC PMII Ciamis. All Rights Reserved.